Regulasi Kefarmasian

 Sebelum membahas mengenai Regulasi Kefarmasian Regulasi Kefarmasian

Sebelum membahas mengenai Regulasi Kefarmasian. Kita akan simak terlebih dahulu mengenai pengertian dan konsep regulasi. Regulasi merupakan sebuah istilah yang bisa digunakan dalam segala bidang. Pengertiannya yang cukup luas menciptakan istilah ini bisa mewakili segala segi ilmu. Pengertian regulasi berdasarkan para jago pun ikut bermacam-macam menyesuaikan bidang dan segi ilmu yang dikaji tersebut. Regulasi seringkali dikaitkan dengan suatu peraturan dalam kehidupan. Peraturan tersebut bisa berupa peraturan yang mengikat suatu kelompok, lembaga, atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi.

Dalam kbbi (kamus besar bahasa indonesia), regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan insan atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi bisa dilakukan dengan banyak sekali macam bentu, yakni pembatasan aturan yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

Disini kita akan membahas beberapa Regulasi yang mengatur perihal kesehatan terutama Kefarmasian, diantaranya yaitu:

1. Permenkes No. 9 Tahun 2014 Tentang Klinik.
Didalam permenkes ini dijelaskan mengenai segala sesuatu yang mengacu kepada klinik, bagi kalian yang ingin mendirikan klinik ataupun menjadi penannggung jawab di klinik, bisa melihat regulasi nya di permenkes ini.

2. Permenkes No. 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.
Untuk kalian yang bergelut dibidang pelayanan khususnya di puskesmas, permenkes ini satu-satunya yang menjelaskan mengenai pelayanan kefarmasian di puskesmas.

3. Permenkes No. 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
Didalam permenkes yang gres ini juga diatur perihal sumber daya yang harus dimiliki apotek, yang terdiri dari:

  • Sumber daya manusia: pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, sanggup dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian yang mempunyai surat tanda registrasi, surat izin praktik atau surat izin kerja. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian seorang apoteker harus menjalankan tugas adalah sebagai : pemberi layanan, pengambil keputusan, komunikator, pemimpin, pengelola, pembelajar seumur hidup dan peneliti.
  • Sarana dan prasarana, yang  meliputi: ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan (produksi sediaan secara, ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan materi medis habis pakai dan ruang arsip.

4. Permenkes No. 34 Tahun 2014  Tentang Pedagang Besar Farmasi.
Permenkes ini menjelaskan mengenai pedagang besar farmasi, dan didalamnya terdapat bagaimana mendirikan pedagang besar farmasi, memperoleh ijin, dan bagaimana mempunyai pedagang besar farmasi.

5. Permenkes No. 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit.
Didalam peraturan mentri kesehatan ini menjelaskan mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan mengenai jaminan mutu standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit

6. Permenkes No. 1148 Tahun 2011 Tentang Industri Farmasi
Bagi yang bergelut di bidang industri farmasi, inilah satu-satunya permenkes yang mengatur perihal perizinan dan ketentuan spesifik lainnya.

7. Permenkes No. 161 Tahun 2010 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
Di permenkes ini lebih fokus ke tata cara mendapat surat tanda pendaftaran untuk tenaga kesehatan yang mempunyai organisasi profesi kesehatan termasuk apoteker. Aturan mengenai ujian kompetensi juga dibahas disini.