Pengelolaan Psikotropika adalah

Psikotropika berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang mempunyai kegunaan psikoaktif melalui dampak selektif pada susunan saraf sentra yang menimbulkan perubahan khas pada acara mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi beberapa golongan:

  1. Psikotropika golongan I yaitu psikotropika yang hanya sanggup dipakai untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai dalam terapi, serta mempunyai potensi amat berpengaruh menimbulkan sindroma ketergantungan.
  2. Psikotropika golongan II yaitu psikotropika yang berhasiat pengobatan dipakai dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi berpengaruh menimbulkan sindroma ketergantungan.
  3. Psikotropika golongan III yaitu psikotropika yang mempunyai kegunaan pengobatan dan banyak dipakai dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang menimbulkan sindroma ketergantungan.
  4. Psikotropika golongan IV yaitu psikotropika yang mempunyai kegunaan pengobatan dan sangat luas dipakai untuk terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menimbulkan sindroma ketergantungan.

Tujuan dari pengaturan psikotropika ini sama dengan narkotika, yaitu:
a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan
b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika
c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.

Kegiatan-kegiatan pengelolaan psikotropika meliputi:
a. Pemesanan psikotropika
Tata cara pemesanan obat-obat psikotropika sama dengan pemesanan obat lainnya yakni dengan surat pemesanan yang sudah ditandatangani oleh APA yang dikirim ke pedagang besar farmasi (PBF). Pemesanan psikotropika tidak memerlukan surat pemesanan khusus dan sanggup dipesan apotek dari PBF atau pabrik obat. Penyaluran psikotropika tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 pasal 12 ayat (2) dinyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek hanya sanggup dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan pelayanan resep. Satu lembar surat pesanan psikotropika sanggup terdiri dari satu jenis obat psikotropika.

b. Penyimpanan psikotropika
Sampai ini penyimpanan untuk obat-obatan golongan psikotropika belum diatur dengan suatu perundang-undangan. Namun alasannya yaitu obat-obatan psikotropika ini cenderung untuk disalahgunakan, maka disarankan semoga menyimpan obat-obatan psikotropika tersebut dalam suatu rak atau lemari khusus yang terpisah dengan obat-obat lain, tidak harus dikunci dan menciptakan kartu stok psikotropika.

c. Penyerahan psikotropika
Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pasien berdasarkan resep dokter.

d. Pelaporan psikotropika
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997, pabrik obat, PBF, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan forum penelitian dan atau forum pendidikan, wajib menciptakan dan menyimpan catatan mengenai kegiatan yang berafiliasi dengan psikotropika dan wajib melaporkannya kepada Menteri Kesehatan secara berkala. Pelaporan psikotropika dilakukan setahun sekali dengan ditandatangani oleh APA dilakukan secara terpola yaitu setiap tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

e. Pemusnahan psikotropika
Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1997 pasal 53 perihal psikotropika, pemusnahan psikotropika dilakukan jika berafiliasi dengan tindak pidana, diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak sanggup dipakai dalam proses psikotropika, kadaluarsa atau tidak memenuhi syarat untuk dipakai pada pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pemusnahan psikotropika wajib dibentuk info program dan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk dalam waktu 7 hari sesudah menerima kepastian. Berita program pemusnahan tersebut memuat:
1) Hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan
2) Nama pemegang izin khusus atau apoteker pengelola apotek
3) Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek tersebut
4) Nama dan jumlah psikotropika yang dimusnahkan
5) Cara pemusnahan
6) Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi.

f. Pengelolaan Obat Rusak, Kadaluarsa, Pemusnahan Obat dan Resep

1) Pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MenKes/SK/X/2002 pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa sediaan farmasi yang alasannya yaitu sesuatu hal tidak sanggup dipakai lagi atau dihentikan dipakai harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/MenKes/Per/X/1993 pasal 13 menyebutkan bahwa pemusnahan sediaan farmasi dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau apoteker pengganti dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek yang bersangkutan, disaksikan oleh petugas yang ditunjuk Kepala POM setempat. Pada pemusnahan tersebut wajib dibentuk info program pemusnahan dengan memakai formulir model APT-8, sedangkan pemusnahan obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika wajib mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2) Pemusnahan obat dan resep
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MenKes/Per/X/1993 pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotek dengan baik dalam jangka waktu 3 tahun. Pemusnahan resep dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek atau apoteker pengganti dibantu oleh sekurang-kurangnya seorang karyawan apotek yang bersangkutan dan harus dibentuk info program pemusnahan sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan dalam empat rangkap serta ditandatangani oleh Apoteker Pengelola Apotek dan petugas apotek yang melaksanakan pemusnahan resep tersebut.

g. Daftar Pustaka
-Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 922/MenKes/Per/X/1993.
-Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/MenKes/SK/X/2002.
-Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997.