Pengelolaan Narkotika

Pengelolaan Narkotika, Menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 wacana narkotika. Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang sanggup menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan sanggup menimbulkan ketergantungan.

Menurut UU RI No. 35 tahun 2009 pasal 6 ayat 1 narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:
  1. Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya sanggup digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menjadikan ketergantungan antara lain: tanaman Papaver somniferum L. (kecuali biji), opium mentah (getah), opium masak (candu, jicing, jicingko), tanaman Erythroxylon (termasuk buah dan biji), kokain, tanaman Cannabis (ganja).
  2. Narkotika golongan II yaitu narkotika yang mempunyai kegunaan pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan sanggup digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi menjadikan ketergantungan, antara lain: fentanil, metadona, metopon, morfina, petidina.
  3. Narkotika golongan III yaitu narkotika yang mempunyai kegunaan pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menjadikan ketergantungan, antara lain: kodeina, etil morfin.
Narkotika bermanfaat dan dibutuhkan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun sanggup menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, maka diadakan pengawasan terhadap penggunaan narkotika yang mencakup pembelian, penyimpanan, penjualan, manajemen serta penyampaian laporannya.Dalam rangka mempermudah pengawasan tersebut maka Pemerintah memutuskan PT. Kimia Farma sebagai salah satunya perusahaan yang diizinkan untuk memproduksi, mengimpor dan mendistribusikan narkotika di Indonesia.
a. Pemesanan narkotika
Pemesanan narkotika hanya dapat  dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma. Pesanan narkotika bagi apotek ditandatangani oleh APA dengan memakai surat pesanan rangkap empat, dimana tiap jenis pemesanan narkotika memakai satu surat pesanan yang dilengkapi dengan nomor SIK apoteker dan stempel apotek.
b. Penyimpanan narkotika
Narkotika yang berada di apotek wajib disimpan secara khusus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam UU  No. 35 tahun 2009 pasal 14 ayat (1). Adapun tata cara penyimpanan narkotika diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/per/1978 pasal 5 yaitu apotek harus mempunyai daerah khusus untuk menyimpan narkotika. Tempat khusus tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Harus seluruhnya terbuat dari kayu atau materi lain yang kuat.
  2. Harus mempunyai kunci ganda yang kuat. Dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing belahan dengan kunci yang berlainan.
  3. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya serta persediaan narkotika, sedangkan belahan kedua dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang digunakan sehari-hari.
  4. Apabila daerah tersebut berukuran 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibentuk pada tembok dan lantai.
Selain itu pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 dinyatakan bahwa:
  1. Apotek harus menyimpan narkotika dalam lemari khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/1978.
  2. Lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
  3. Anak kunci lemari khusus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang diberi kuasa.
  4. Lemari khusus diletakkan di daerah yang kondusif dan tidak boleh terlihat oleh umum.
c. Pelayanan resep yang mengandung narkotika
Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 wacana narkotika disebutkan  bahwa narkotika hanya sanggup digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi. Untuk salinan resep yang mengandung narkotika dan resep narkotika yang gres dilayani sebagian atau belum dilayani sama sekali, menurut surat edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan no. 366/E/SE/1977 antara lain disebutkan:
  1. Sesuai dengan suara pasal 7 ayat (2) undang-undang no.9 tahun 1976 wacana narkotika, maka apotek tidak boleh melayani salinan resep yang mengandung narkotika. 
  2.  Untuk resep narkotika yang gres dilayani sebagian, apotek boleh menciptakan salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani di apotek yang menyimpan resep asli.
  3. Salinan resep dari resep narkotika dengan goresan pena iter tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh alasannya yaitu itu dokter tidak boleh menambah goresan pena iter pada resep yang mengandung narkotika.
d. Pelaporan narkotika
Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, sentra kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan forum ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan terencana mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. Laporan narkotika tersebut dibentuk setiap bulannya dan harus dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut mencakup laporan pemakaian narkotika dan laporan pemakaian morfin dan petidin. Laporan harus di tandatangani oleh apoteker pengelola apotek dengan mencantumkan SIK, SIA, nama terang dan stempel apotek, lalu dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Republik Indonesia Propinsi setempat dengan tembusan kepada:
  1. Dinas Kesehatan Propinsi
  2. Balai Besar POM Propinsi
  3. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (persero) Tbk.
  4. Arsip
Laporan penggunaan narkotika tersebut terdiri dari:
  1. Laporan penggunaan materi baku narkotika
  2. Laporan penggunaan sediaan jadi narkotika
  3. Laporan khusus penggunaan injeksi morfin dan petidin.
e. Pemusnahan Narkotika yang Rusak atau Tidak Memenuhi Syarat.
Pada pasal 9, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/MENKES/PER/1978 disebutkan bahwa APA sanggup memusnahkan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 wacana narkotika disebutkan bahwa pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal:
  1. Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak sanggup digunakan dalam proses produksi 
  2. Kadaluarsa
  3. Tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan
  4. Berkaitan dengan tindak pidana
Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh pemerintah, orang atau tubuh perjuangan yang bertanggung jawab atas produksi dan atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu serta forum ilmu pengetahuan dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
Pelaksanaan pemusnahan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi persyaratan pada apotek yaitu sebagai berikut:
  1. Bagi apotek di tingkat propinsi, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh petugas dari Balai POM setempat.
  2. Bagi apotek di tingkat Kabupaten/Kota pemusnahan disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II
APA yang memusnahkan narkotika harus menciptakan info program pemusnahan narkotika yang memuat:
  1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan.
  2. Nama Apoteker Pengelola Apotek.
  3. Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek tersebut.
  4. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan.
  5. Cara pemusnahan.
  6. Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi.
Kemudian info program tersebut dikirimkan kepada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, dengan tembusan:
  1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat.
  2. Balai besar POM Propinsi Jawa Barat.
  3. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk.
  4. Arsip
f. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 wacana Narkotika, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan dan pelaporan narkotika sanggup dikenai hukuman administratif oleh Menteri Kesehatan, yang berupa: teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara acara atau pencabutan izin.
g. Daftar Pustaka:
-Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
-Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/per/1978.
-Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997.