Definisi Dan Pembagian Terstruktur Mengenai Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes Nomor 34 tahun 2016, Rumah Sakit yaitu institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit yaitu salah satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan yaitu setiap acara untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan

Permenkes No. 31 Tahun 2016 Wacana Registrasi, Izin Praktik Dan Kerja Tenaga Kefarmasian

Menimbang: bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 wacana Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu diubahsuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaks’ud dalam aksara a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 /Menkes/Per /V/2011 wacana Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Papan Nama Praktik Apoteker

Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia mengeluarkan peraturan perihal Papan Nama Praktik Apoteker. Peraturan yang dirilis pada bulan Juli 2014, merupakan salah satu hasil dari Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang dilaksanakan pada Juni 2014 di Jakarta. Peraturan organisasi ini merupakan peraturan yang mengikat bagi setiap Apoteker yang menjalankan praktek kefarmasian di apotek di

Macam-Macam Dosis

Selain takaran maksimum dan takaran lazim juga dikenal beberapa istilah dalam dosis. Istilah inilah yang juga disebut sebagai macam-macam dosis. Berikut macam-macam takaran yang dimaksudkan: 1. Dosis Terapi Dosis Terapi ialah takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa dan sanggup menyembuhkan penderita. Untuk mendapat ukuran doss terapi yang sanggup memperlihatkan imbas terapi secara efektif, perlu

Kmk No.312 Tahun 2013 Perihal Daftar Obat Esensial Nasional Bab 1

Konsep Obat Esensial di Indonesia mulai diperkenalkan dengan dikeluarkannya Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang pertama pada tahun 1980, dan dengan terbitnya Kebijakan Obat Nasional pada tahun 1983. Selanjutnya untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan farmasi, serta perubahan pola penyakit, DOEN direvisi secara bersiklus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun

Daftar Obat Esensial Nasional Bab 2

Artikel Daftar Obat Esensial Nasional potongan 2 merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang membahas mengenai Daftar Obat Esensial Nasional Bagian 1. 3. Pengelolaan dan Penggunaan Obat Untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat esensial pada kemudahan pelayanan kesehatan selain harus diubahsuaikan dengan fatwa pengobatan yang telah ditetapkan, juga sangat berkaitan dengan pengelolaan obat. Pengelolaan obat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Perihal Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 perihal Perubahan Penggolongan Narkotika Menimbang: a. bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat gres yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014

Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Perihal Perubahan Penggolongan Psikotropika

Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Psikotropika yakni zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang mempunyai kegunaan psikoaktif melalui efek selektif pada susunan saraf sentra yang mengakibatkan perubahan khas pada acara mental dan perilaku. Menimbang:a. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi menjadikan sindroma ketergantungan yang belum termasuk

Permenkes Nomor 30 Tahun 2014 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Permenkes Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diharapkan suatu standar yang sanggup dipakai sebagai pola dalam pelayanan kefarmasian; b. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan untuk melakukan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah