Daftar Obat Esensial Nasional Bab 2

Artikel Daftar Obat Esensial Nasional potongan 2 merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang membahas mengenai Daftar Obat Esensial Nasional Bagian 1. 3. Pengelolaan dan Penggunaan Obat Untuk meningkatkan penggunaan obat yang rasional, penggunaan obat esensial pada kemudahan pelayanan kesehatan selain harus diubahsuaikan dengan fatwa pengobatan yang telah ditetapkan, juga sangat berkaitan dengan pengelolaan obat. Pengelolaan obat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Perihal Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 perihal Perubahan Penggolongan Narkotika Menimbang: a. bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat gres yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014

Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Perihal Perubahan Penggolongan Psikotropika

Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Psikotropika yakni zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang mempunyai kegunaan psikoaktif melalui efek selektif pada susunan saraf sentra yang mengakibatkan perubahan khas pada acara mental dan perilaku. Menimbang:a. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi menjadikan sindroma ketergantungan yang belum termasuk

Permenkes Nomor 30 Tahun 2014 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Permenkes Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diharapkan suatu standar yang sanggup dipakai sebagai pola dalam pelayanan kefarmasian; b. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan untuk melakukan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Permenkes Nomor 34 Tahun 2014 Perihal Pedagang Besar Farmasi

Permenkes Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Menimbang: a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran obat dan materi obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/manfaat; b. bahwa beberapa ketentuandalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 perihal Pedagang Besar Farmasi perlu diadaptasi dengan kebutuhan aturan

Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit

Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Mencabut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 34 Tahun 2016 Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 wacana Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 wacana Perubahan atas

Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Mencabut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 35 Tahun 2016 Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 perihal Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2016 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri

Pelayanan Farmasi Klinik Di Apotek

Pelayanan farmasi klinik di Apotek merupakan bab dari Pelayanan Kefarmasian yang pribadi dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan maksud mencapai hasil yang niscaya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi:1. pengkajian dan pelayanan Resep;2. dispensing;3. Pelayanan Informasi Obat (PIO);4. konseling;5. Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Farmasi Klinik Di Rumah Sakit

Pelayanan farmasi klinik di rumah sakit merupakan pelayanan pribadi yang diberikan Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya imbas samping alasannya Obat, untuk tujuan keselamatan pasien (patient safety) sehingga kualitas hidup pasien (quality of life) terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi:1. pengkajian dan pelayanan Resep;2. penelusuran riwayat penggunaan Obat;3.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Wacana Apotek

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek; b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 perihal Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/PER/X/1993 perihal Ketentuan dan