Permenkes 1175 Tahun 2010 Wacana Izin Produksi Kosmetik

Kosmetik yaitu materi atau sediaan yang dimaksudkan untuk dipakai pada bab luar tubuh insan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bab luar) atau gigi dan mukosa ekspresi terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki kedaluwarsa tubuh atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. (Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Permenkes No. 35 Tahun 2014 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek

Standar Pelayanan Kefarmasian ialah tolak ukur yang dipergunakan sebagai anutan bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian ialah suatu pelayanan eksklusif dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang niscaya untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2014). Menimbang: A. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian

Permenkes No. 3 Tahun 2015 Perihal Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi

Permenkes No. 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/1978 perihal Penyimpanan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 perihal Peredaran Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 perihal Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika perlu diubahsuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; b.

Permenkes Nomor 34 Tahun 2016 Wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit

Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 wacana Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit masih belum memenuhi kebutuhan aturan di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan; b. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam abjad a, perlu tetapkan Peraturan Menteri Kesehatan wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 wacana Standar Pelayanan

Permenkes No. 31 Tahun 2016 Wacana Registrasi, Izin Praktik Dan Kerja Tenaga Kefarmasian

Menimbang: bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 wacana Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian perlu diubahsuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaks’ud dalam aksara a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889 /Menkes/Per /V/2011 wacana Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Perihal Perubahan Penggolongan Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 perihal Perubahan Penggolongan Narkotika Menimbang: a. bahwa terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat gres yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014

Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Perihal Perubahan Penggolongan Psikotropika

Permenkes Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika. Psikotropika yakni zat/bahan baku atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang mempunyai kegunaan psikoaktif melalui efek selektif pada susunan saraf sentra yang mengakibatkan perubahan khas pada acara mental dan perilaku. Menimbang:a. bahwa terdapat obat keras yang mempunyai potensi menjadikan sindroma ketergantungan yang belum termasuk

Permenkes Nomor 30 Tahun 2014 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas

Permenkes Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang berorientasi kepada pasien diharapkan suatu standar yang sanggup dipakai sebagai pola dalam pelayanan kefarmasian; b. bahwa menurut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam karakter a dan untuk melakukan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah

Permenkes Nomor 34 Tahun 2014 Perihal Pedagang Besar Farmasi

Permenkes Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/Vi/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Menimbang: a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari peredaran obat dan materi obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat/manfaat; b. bahwa beberapa ketentuandalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 perihal Pedagang Besar Farmasi perlu diadaptasi dengan kebutuhan aturan

Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Wacana Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit

Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. Mencabut Permenkes Nomor 58 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 34 Tahun 2016 Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014 wacana Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2016 wacana Perubahan atas